Sabtu, 02 April 2011

Cara ekonom perangi narkoba

Menteri Keuangan Sri Mulyani kali ini menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC), lembaga pengkatrol pendapatan negara, pada peringatan Hari Kepabeanan Internasional ke-56 bertema The Fight Against Drugs Trafficking, Senin (28/1).
Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu mengimbau Ditjen Bea dan Cukai memaksimalkan upaya pemberantasan lalu lintas narkoba.
Perempuan kelahiran Tanjungkarang ini menyerahkan penghargaan kepada 10 petugas BC yang berhasil menggagalkan penyelundupan 15 kantong bahan prekursor shabu berbentuk ephedrine senilai Rp 15 miliar. Bahan baku narkoba itu jika diolah menjadi shabu menjadi senilai Rp 600 miliar.
Kecenderungan naiknya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda telah membuat doktor ekonomi jebolan University of lllinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat ini miris.
"Kita sadar, narkoba merupakan masalah kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara, mengingat generasi muda merupakan aset pembangunan bangsa," kata mantan konsultan di lembaga sosial AS, USAID, sebelum menapak karir di IMF.
Sri Mulyani mengatakan modus dan teknik penyelundupan narkoba makin berkembang dan terorganisir. Ditjen BC perlu mencermati fenomena tersebut dengan meningkatkan kapasitas kerja petugas di lapangan serta pengembangan teknik analisis intelijen.
Untuk meningkatkan peran sebagai penjaga garda terdepan perbatasan negara, selain harus mampu meningkatkan kapasitas operasionalnya, Ditjen BC juga perlu mengembangkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lain.
"Skalanya baik nasional maupun internasional dalam rangka pertukaran informasi dan pengalaman dalam memerangi masalah narkoba," kata murid kesayangan ekonom era Orde Baru, Prof Widjojo Nitisastro, tersebut.
Indonesia tidak lagi sekadar tempat transit lalu lintas perdagangan ilegal sindikat internasional. Mereka sudah memasukkan Indonesia dalam daftar lokasi penjualan serta tempat memproduksi barang haram itu.
Menurut lulusan FE UI ini, perkembangan perdagangan dan peredaran ilegal narkoba telah lama menjadi kepedulian global. Organisasi-organisasi internasional termasuk organisasi kepabeanan internasional (WCO) juga ikut meningkatkan perhatian dalam kerja sama dan koordinasi program memerangi perdagangan dan peredaran narkoba.
Sebagai anggota WCO, Ditjen BC wajib berperan memutus mata rantai perdagangan ilegal narkoba dan memerangi organisasi kriminalnya. "Kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin usaha penyelundupan narkoba serta mengambil tindakan cepat dalam penegakan hukumnya," kata pengganti Yusuf Anwar sebagai orang nomor satu di Departemen Keuangan tersebut.
Sebelumnya, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu usai ditinggalkan oleh ekonom senior Kwik Kian Gie (menteri era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar